Jejamo.com, Kota Metro – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengadakan aksi di depan gedung Pemerintah Kota Metro, Senin, 22/5/2017. Mereka menuntut agar Pemerintah Kota tidak semena-mena dalam mengambil kebijakan, terlebih terkait keberlangsungan pendidikan di Kota Metro.
Menjawab aksi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Metro diwakili Wakil Wali Kota Metro, Djohan, berjanji untuk meminta maaf atas pernyataan kepada media massa terkait rencana penggusuran Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim yang terkesan arogan.
Hal ini ia sampaikan saat berdialog dengan perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Metro di OR Pemkot Metro.“Saya berjanji akan memfasilitasi permintaan maaf Wali Kota kepada masyarakat,” ujar Djohan.
Di sisi lain, DPRD Kota Metro sudah membahas hal ini bersama pihak IAI Agus Salim. “Kami sudah bicarakan hal ini dengan pihak Agus Salim, dan kami akan panggil Pemerintah Kota Metro dan pihak IAI Agus Salim bersama dengan semua komisi, dengan membawa semua data-data terkait” ujar Nasrianto selaku Komisi 1 DPRD Kota Metro.
Kasus ini pun mengundang komentar dari banyak pihak. Terutama dari kalangan akademisi. Rahmatul Ummah, mantan KPU Kota Metro ini mengaku prihatin akan kejadian ini. Kepada jejamo.com Rahmat menuturkan bahwa tanah yang saat ini ditempati Agus Salim, yang diklaim sejak 50 tahun lalu adalah tanah Pemkot Metro, adalah tanah Lampung Tengah sebelum DOB tahun 1999. Sehingga klaim 50 tahun itu tak berdasar. Rahmat juga mempertanyakan terkait sewa yang baru dibebankan kepada yayasan IAI Agus Salim sejak 2012.
“Pertama prihatin dengan pernyataan yang bernada angkuh dari Wali Kota saat ditanya wartawan soal lahan itu. Kedua, prihatin visi kota yang menjadi kabur dengan rencana pembangunan yang tak memiliki relevansi dengan visi pendidikan. Saya juga akan mempertanyakan sewa itu masuk ke kas daerah atau tidak?” pungkas Rahmat.
Sedangkan menurut Anas Malik, dosen IAI Agus Salim, pihaknya akan menunggu hasil hearing dengan DPRD dan Pemkot. Jika belum ada hasil, maka mahasiswa Metro siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan.
“Jika masih belum ada hasil, sejumlah elemen mahasiswa dari HMI, PMII, KAMMI, IMM, dan BEM se-Kota Metro akan turun ke jalan, menuntut Walikota Metro agar bersikap bijaksana terkait permasalahan tersebut” ujar Anas.
Hingga berita ini dikeluarkan, pihak Pemerintah Kota belum memberikan statemen resminya. Walikota Metro, Ahmad Pairin, sendiri saat ini sedang menandatangani dokumen di Bali.(*)
Laporan Elly Agustina, Wartawan Jejamo.com