Jejamo.com, Bandar Lampung – Makin maraknya praktik illegal logging (penebangan liar) di Hutan Konservasi Tahura (Taman Hutan Rakyat) Wan Abdul Rahman, Register 19, Gunung Betung, menimbulkan kekhawatiran bagi Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan.
Sebagai hutan konservasi yang wajib dilindungi, praktik penebangan liar di kawasan tersebut masih berlanjut meski sudah banyak orang yang ditangkapi. Salah satu bukti nyata dampak negatif dari penebangan liar bagi lingkungan adalah bencana banjir yang terjadi tahun lalu di mana 11 desa di 4 kecamatan yang berbatasan dengan Tahura WAR terendam.
Menurut Hantoni, praktik illegal logging yang selama ini berjalan telah diketahui masyarakat, bahkan data yang disampaikan oleh Walhi menunjukkan beberapa kali aksi illegal logging dilakukan, jumlah kayu yang ditebang, termasuk titik-titik koordinat aksi tersebut.
“Jika illegal logging tidak segera diberantas, maka setiap tahun kita bakal melihat bencara longsor dan banjir di daerah-daerah sekitar Register 19 Gunung Betung. Dan tren bencananya dari tahun ke tahun sepertinya semakin parah,” ungkap Hantoni Hasan dalam informasi yang diterima redaksi Jejamo.com, Kamis, 5/10/2017.
Anggota Fraksi PKS ini mengatakan jika memang diperlukan Komisi II DPRD Lampung bakal mendukung peningkatan anggaran pengamanan hutan.
Sementara itu, Direktur Walhi Lampung, Hendrawan, menuturkan bahwa tindakan preventif mutlak diperlukan, supaya aksi illegal logging tidak terus berlangsung. Bahkan ia merasa para pelaku aksi itu makin berani. “Sudah banyak yang ditangkapi tetapi aksi mereka terus berlanjut,”tuturnya.
Hal senada disampaikan Nasrin, Ketua Gapoktan Molok Lestari, yang mengungkapkan bahwa sejak 2015 lalu ia bersama masyarakat petani pengelola Tahura telah 6 kali menangkap orang yang melakukan illegal logging. “Aksi penangkapan ini kami lakukan atas kerja sama dengan polres, kodim, atau kami lakukan sendiri,” kata Nasrin.(*)
