Jejamo, Metro – Ketidakharmonisan antara DPRD Kota Metro dan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro semakin terlihat setelah belasan anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna, Jumat kemarin.
Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Abdulhak dari Partai NasDem, mengakui adanya jarak komunikasi antara legislatif dan Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Abdulhak mengungkapkan, pimpinan DPRD telah dua kali berupaya membuka komunikasi dengan Wali Kota, namun belum mendapat respons.
“Kami sebenarnya ingin membuka dialog dengan Pak Wali Kota. Sudah dua kali disampaikan oleh pimpinan dewan, tapi belum ada tanggapan. Ini menyulitkan kami dalam menyampaikan arah kebijakan kepada fraksi-fraksi,”ujarnya kepada Sigerpos, Sabtu (21/6/2025).
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi pola kerja eksekutif dengan legislatif. “Kami ingin ada keterbukaan dalam pola kerja antar-fraksi agar tidak menimbulkan praduga negatif,” tegasnya.
Saat ditanya apakah ada kecenderungan fraksi partai pendukung Wali Kota mendominasi proses legislatif, Abdulhak enggan berkomentar panjang lebar. Ia hanya menyerahkan isu tersebut kepada Wali Kota dan menegaskan bahwa DPRD tetap berusaha menjaga netralitas.
“Hal ini sebaiknya ditanyakan ke Pak Wali Kota. Kami hanya ingin memastikan komunikasi berjalan baik agar kebijakan bisa disinkronkan,”jelasnya.
Absennya sejumlah anggota dewan dalam sidang paripurna diduga kuat terkait ketegangan ini. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menghambat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan program pembangunan.
Polemik ini memunculkan pertanyaan, Apakah Wali Kota akan segera merespons upaya komunikasi dari DPRD? Lalu Bagaimana dampaknya terhadap kinerja pemerintahan jika ketegangan berlanjut?
Pantauan Sigerpos menunjukkan, situasi ini perlu segera diurai agar tidak mengganggu pelayanan publik di Kota Metro. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Metro terkait temuan ini.(*)[Abid]