Jejamo.com, Bandar Lampung – Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Lampung Ratna Melia Sari curhat dengan anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Hakim.
Mewakili kepala dinas yang sedang menggantikan tugas Gubernur Arinal Djunaidi, Ratna menyampaikan beberapa hal kepada Abdul Hakim.
Ratna bilang, Dinas Koperasi dan UKM Lampung sudah sering melakukan program untuk usaha mikro kecil dan menengah di provinsi ini. Namun, banyak kendala yang ditemui di lapangan.
Ratna menuturkan, di Lampung kini terdata 168 ribu usaha mikro kecil dan menengah.
Permasalahan utama, kata dia, adalah kekurangan modal usaha.
Kemudian, masalah lain adalah persaingan dan pemasaran dan kebijakan yang tidak mendukung usaha mikro kecil dan menengah.
“Kami punya Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD untuk mengatur sirkulasi bantuan modal. Tapi berdasar regulasi pemerintah pusat, itu dibekukan. Padahal ini bermanfaat bagi UMKM,” kata dia kemarin.
Ia menambahkan, pembinaan dan pelatihan juga sering diadakan Dinas Koperasi dan UKM Lampung.
Sebelumnya diberitakan, anggota Komite IV DPD Abdul Hakim mengisi reses di Dinas Koperasi dan UKM Lampung. Sebelumnya senator asal Lampung ini melakukan kunjungan kerja ke DPRD Bandar Lampung. [Muhammad Suhada]