[caption id="attachment_113173" align="aligncenter" width="553"] Abdul Hakim. | Dok[/caption] Jejamo.com, Jakarta - Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perpres untuk perlindungan dan pembinaan peternak skala kecil. Terutama peternak dengan kapasitas 1.000-20.000 ekor. Demikian disampaikan Abdul Hakim pada sidang paripurna ke-5
[caption id="attachment_113118" align="aligncenter" width="553"] Pertemuan menhahas harga pakan ayam petelur. | Dokumentasi[/caption] Jejamo.com, Bandar Lampung- Ketua Pinsar Petelur Nasional (PNN) Lampung Jenny Soelistiani meminta anggota DPD RI Abdul Hakim mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Keppres soal harga pakan ke peternak. Harga yang diinginkan peternak adalah maksimal Rp4.500 per
[caption id="attachment_112962" align="aligncenter" width="569"] Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disambut Bupati Dewi Handajani saat mengunjungi stan Tanggamus di ajang Apkasi Otonomi Expo 2021, Rabu, 20/10/2021. | Diskominfo Tanggamus[/caption] Jejamo.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi stan Kabupaten Tanggamus pada ajang Apkasi Otonomi Expo (AOE)
[caption id="attachment_112367" align="aligncenter" width="570"] Vaksinasi Covid-19 oleh Korps Marinir di Sorong, Papua Barat, Selasa, 14/9/2021. | Dok.[/caption] Jejamo.com, Papua Barat - Dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sorong serta sebagai wujud kepedulian Korps Marinir TNI AL khususnya Pasmar 3 kepada masyarakat yang belum tervaksinasi dosis pertama
[caption id="attachment_111926" align="aligncenter" width="610"] Dialog virtual Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait penanganan limbah COVID-19. | Ist.[/caption] Jejamo.com, Jakarta - Pandemi COVID-19 menimbulkan masalah menumpuknya limbah medis yang masuk kategori sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Terkait dengan hal ini, Presiden Joko
[caption id="attachment_111561" align="aligncenter" width="610"] Para pemilik media siber dari berbagai daerah tegas menolak penyaluran "Berkah Presiden Jokowi. | Dok.[/caption] Jejamo.com, Jakarta - Dugaan ketidakadilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras
