Jejamo.com, Lampung Tengah – Dunia sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak aman dengan krisis pangan yang sedang melanda. Untuk itu Indonesia harus bertindak agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang dan berupaya mengantisipasi dan menangani krisis yang terjadi.
Semua pihak termasuk pemerintah harus bekerja sama menghadapi ancaman krisis pangan. Pertanian modern harus diperkuat. Langkah extra ordinary harus dilakukan melalui smart farming pemanfaatan inovasi teknologi di era revolusi industri 4.0 seperti internet of things, drone, robot construction dan artifical intelegent.
Demikian pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian Jan S. Maringka pada kegiatan dialog bertema “Jaga Pangan” yang dilaksanakan di Sesat Agung Nuwo Balak Gunung Sugih, Jalan Raya Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis, 11/8/2022.
Hadir dalam dialog tersebut Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI, Bupati Lampung Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Asosiasi Petani Singkong Kabupaten Lampung Tengah, dan Ketua Asosiasi Pengolahan Aci Kabupaten Lampung Tengah.
Melalui kegiatan dialog tersebut diharapkan Inspektorat selaku APIP dapat memberikan solusi dan mitigasi risiko-risiko secara cermat dan akurat dalam pengembangan budidaya ubi kayu. Ubi kayu menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Tengah. Ubi kayu merupakan salah satu diversifikasi pangan, sehingga dengan pengembangan ubi kayu yang maksimal maka dapat mendukung ketahanan pangan.
“Kita akan selalu mendukung program berkelanjutan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan rakyat Lampung Tengah berjaya menuju pertanian maju mandiri dan modern,” ujar Sekda Kabupaten Lampung Tengah Nirlah.
“Permasalahan yang muncul adalah ketersediaan pupuk subsidi yang langka. Akibatnya banyak terjadi penyelewengan dan kebocoran terhadap pembagian pupuk urea dan NPK,” ucap Ketua Komisi IV DPR RI Sudin.
Sementara, Jan S Maringka menyampaikan semua pihak garus berkomitmen bersama untuk terus menjaga pangan dan Itjen selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan good governace.
Jan S Maringka juga mengatakan untuk menjamin dalam menjaga ketahanan pangan diperlukan sinergitas antara APIP lainnya seperti BPKP dan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kejaksaan dan kepolisian untuk mengedepankan pencegahan dan early warning system.
Dalam kesempatan ini diberikan bantuan berupa pupuk organik non-subsidi seluas 500 hektare, unit pengolahan hasil ubi kayu 1 unit, unit pengolahan hasil kedelai 1 unit, pengembangan kedelai 200 hektare, corn sheller 3 unit, power thresher 3 unit, power thresher multiguna 3 unit, benih jagung 300 hektare, mobil dryer 1 unit, dan rice milling unit 1 unit.(*)[Abing]