Jejamo.com, Kota Metro – Sabtu malam, 20 Desember 2025, pukul 20.30 WIB. M. Rafieq Adi Pradana berpapasan dengan kendaraan istrinya di pasar tradisional yang memadati ruas Jalan Imam Bonjol, Metro Pusat. Mereka saling menoleh, lalu terkejut dan melontarkan tawa. Perjumpaan itu kebetulan.
Tujuh menit sebelumnya, Wakil Wali Kota Metro itu baru saja menutup sambungan telepon dari sang istri yang menanyakan kegiatannya malam itu. “Sudah dua kali kami bertemu tanpa sengaja di tempat terakhir saya memberitahukan lokasi,” ujarnya seraya tertawa.
Di tengah kemacetan jalan protokol kota, Rafieq memperhatikan deretan lapak pedagang sayur kaki lima yang sebenarnya adalah pemilik ruko dan kios. Hujan, lumpur yang tertinggal dari truk pengangkut sayuran, serta kegiatan bongkar muat di badan jalan melengkapi ujian kesabaran pengendara malam itu.
“Sejak awal menjabat, saya terus mendengar keluhan soal kemacetan di Jalan Imam Bonjol,” katanya, menatap truk berpelat luar daerah yang berhenti serampangan lalu membongkar muatan di badan jalan. “Malu rasanya jika persoalan yang sudah bertahun-tahun ini tak juga terurai. Tapi kenyataannya, masalahnya tak sesederhana yang terlihat.”
Sejumlah warga dan pedagang menyebut ada praktik pengaturan lapak dan bongkar muat yang memicu konflik. “Pemerintah kota berencana memetakan aktor-aktor dan mekanismenya, pihak terkait akan dimintai klarifikasi,” ungkap Rafieq.
Akar persoalan Jalan Imam Bonjol bermula 13 tahun lalu, saat terminal dialihfungsikan menjadi pusat perdagangan. Kebijakan tersebut berseberangan dengan rencana relokasi pedagang sayuran ke Pasar Tejo Agung. Sejak itu, jalan utama penghubung Metro Pusat dan Metro Utara menjadi simpul kemacetan permanen, memicu keluhan dan sumpah serapah yang tak pernah reda. Sebuah keruwetan di jantung Kota. Tak ubah tumpukan sampah di ruang tamu.
“Satu per satu persoalan kota harus diurai dengan hati-hati, jika ditertibkan, dalihnya selalu sama: lindungi ekonomi rakyat kecil,” keluhnya.
Kekhawatiran yang jamak bagi tiap kepala daerah. Penertiban yang tergesa memang mudah dipelintir, kemudian ditunggangi pihak-pihak yang keuntungan ilegalnya terganggu.
Pukul 21.20 WIB. Gawai Rafieq kembali berdering, suara perempuan di ujung percakapan. Seketika perhatian tentang kemacetan beralih ke soal lain: harga dan kemasan sayuran.
Pada garasi rumah dinas yang disulap menjadi ruang rapat sekaligus ruang kreativitas komunitas disabilitas, kompromi presentasi dan harga kemasan sayur berlangsung sederhana.
“Kalau lima ribu kemahalan gak?” tanya Nidia Sari Rafieq, istrinya sambil menunjukan kemasan tomat.
“Harus lebih murah dari harga pasar, tapi jangan sampai terlalu menjatuhkan harga eceran pedagang,” jawab Rafieq.
Mereka sepakat: tomat lima buah seharga Rp5.000, baby wortel 250 gram juga Rp5.000—masing-masing lebih murah Rp700 dari harga eceran. Tangan Nidia cekatan menimbang dan mengemas. Raut wajah Ketua GOW Kota Metro itu tampak cemas oleh waktu. Haduh keburu gak nih, styrofoam ini yang bikin lama, nyarinya harus ke Bandar Lampung giliran dipakai gak efisien, mana harus wrapping segala,” ia terus bergumam.
Ratusan kilogram sayuran masih menumpuk. Progres baru 20 persen, sementara sebelum subuh semua harus siap. “Produk ini akan dijual oleh penyandang disabilitas. Harus rapi, menarik, dan terjangkau,” jelas Rafieq.
Minggu pagi nanti, 21 Desember 2025, Pemerintah Kota Metro bersama PT Bogasari Flour Mills dan GOW Kota Metro menggelar acara Merayakan Perempuan Melalui Gerak dan Karya, Road Festival Bogasari, dalam momentum Hari Ibu. Di balik kemeriahan acara, Rafieq dan Nidia membuka ruang produktif bagi penyandang disabilitas.
“Mereka ingin bekerja dan hidup mandiri. Banyak yang bahkan tak mempersoalkan upah, asal cukup untuk makan. Itu yang menggerakkan kami, menjadi semacam panggilan jiwa,” katanya.
Demokrasi menjanjikan kemanusiaan yang lebih adil. Ingatan kolektif tentang doktrin pemurnian ras dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas oleh fasisme menjadi pengingat keras. Pandangan yang meremehkan penyandang disabilitas, termasuk penolakan memberi mereka ruang kerja, tak ubahnya artefak fasisme yang hidup dalam wajah modern. Menjadi semacam predator. Ancaman dalam ekosistem demokrasi.
Ia menegaskan akan memperjuangkan agar perusahaan yang beroperasi di Kota Metro membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. “Semua dimulai dari acara ini, dan acara-acara berikutnya.”
Pukul 22.15 WIB. Rekan Rafieq mengajak singgah melepas penat melalui sekian miligram kafein pada segelas kopi. Di sebuah kafe kecil di Jalan Ganesa, Metro Timur. Waroeng Mantabs namanya. Tepat di tepi sungai, di antara deru jeram air dan lantunan musik pop, para musisi kota berkumpul.
“Kota ini butuh atraksi,” katanya. “Pasar kreatif mati bukan karena kurang pelaku, tapi karena tak ada hal baru.”
Ia membayangkan klaster musik hidup di beberapa RW (Rukun Warga) dalam satu kelurahan. Menawarkan genre berbeda dalam satu kawasan One-Stop Music Experience District. Pengunjung cukup datang dalam satu wilayah kecil dan menikmati beragam genre musik yang hidup di rumah-rumah kafe warga. Pop, rock, dangdut, jazz. Lengkap dengan produk UMKM dan karya disabilitas. Ekonomi bergerak. Napas Kota lebih hidup dan penuh warna.
Malam itu, tidak ada khutbah yang menggurui. Tidak ada sekelompok tim gimik media sosial.
Hanya seorang pejabat publik yang pulang larut, bergadang menimbang harga tomat, mengemas wortel, meneguk kopi, dan mendengarkan musik di tepi sungai.
Barangkali begitulah cara sebuah kota dirawat. Bukan dari podium omon-omon, melainkan dari malam-malam panjang dan kesunyian gerak yang tak ramai dicatat dan terekam, namun diam-diam menentukan masa depan Kota.
Merubah Kota Metro menjadi tempat yang nyaman, aman, dan manusiawi. Tempat orang memilih bertahan, bukan malah pergi.
(Arif Surakhman)