Rabu, November 13, 2024

Top Hari Ini

Terkini

Banyak Masyarakat Miskin Pilih SMA Swasta, DPRD Akui Biaya Pendidikan di Lampung Tengah Mahal

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah | Raeza/jejamo.com
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah | Raeza/jejamo.com

Jejamo.com, Lampung Tengah – Mahalnya biaya pendidikan di sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Lampung Tengah dikeluhkan oleh para wali murid. Mereka harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah bila ingin menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri, tak jarang banyak diantaranya lantas memilih sekolah swasta karena lebih murah.

Hal ini diakui oleh Abdul, warga Lampung Tengah, yang saat ini tengah bimbang untuk memasukkan anaknya ke SMA Negeri. Ia merasa biaya yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri terlalu mahal, sedangkan kondisi ekonominya saat ini sedang tidak stabil.

“Saya mendapat masukan dari beberapa rekan jika ingin menyekolahkan anak di SMA Negeri biayanya cukup mahal. Belum lagi dalam perjalanannya nanti pasti akan banyak biaya tambahan yang dikeluarkan,” ujarnya kepada jejamo.com, Senin, 2/5/2016.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah Sukarman, membenarkan ucapan dari Abdul tersebut. Ia mengakui bahwa biaya pendidikan di Lampung Tengah khususnya untuk sekolah di SMA Negeri dirasa sangat mahal oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Betul, biaya pendidikan di Lampung Tengah tergolong mahal. Makanya banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena lebih murah dan bisa dicicil,” jelasnya.

Sukarman, mengaku kondisi tersebut sangat miris, pasalnya banyak siswa yang berprestasi saat SMP namun karena kondisi keuangan orang tuanya tidak memadai terpaksa masuk ke sekolah swasta. “Kalau di swasta kan asal sekolah saja. Mutu pendidikannya saya tau lah seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, untuk memecah persoalan itu, pihaknya akan memanggil dinas pendidikan. Selain itu terkait dengan maraknya pungutan komite sekolah, Komisi IV akan menindaklanjuti masalah tersebut.

“Kami sedang memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk berani berbicara yang sebenarnya. Adanya tarikan komite ini sudah kita telusuri namun itu merupakan kesepakatan bersama. Sebenernya kita mau keberanian masyarakat untuk mengatakan bahwa itu keputusan sepihak, karena kepala sekolah di belakang layar,” tandasnya.(*)

Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com

 

 

Populer Minggu Ini