Jejamo.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 dan jawaban wali kota atas terhadap pandangan umum fraksi serta penyampaian 3 raperda inisiatif, hari ini, Jumat siang, 03/11/2017, di ruang sidang DPRD Kota Metro.
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda dan didampingi Wakil Ketua DPRD Fahmi Anwar dan Nuraida, bersama Walikota Metro Achmad Pairin serta Wakil Walikota Metro Djohan. Anggota DPRD Kota Metro yang hadir dalam rapat tersebut berjumlah 21 orang, dari 25 anggota yang ada. Hadir pula dalam Paripurna tersebut Forkompimda, jajaran Satker Pemerintah Kota Metro, pimpinan Partai Politik dan organisasi masyarakat, serta pimpinan perguruan tinggi.
Berbagai usulan dari fraksi pun bermunculan. Mulai dari Partai Gerindra, yang mempertanyakan berapa kelayakan upah minimum di Kota Pendidikan ini, data jumlah masyarakat pengangguran, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pandangan fraksi Gerindra yang dalam hal ini dibacakan oleh H. Ariyanto juga mempertanyakan nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdiri dari sejumlah kurang lebih 300 Kepala keluarga, jika mereka harus ditmpatkan di pasar bagian atas, maka harus dibangun tangga naik yang layak.
Gerindra juga menegaskan bahwa harapannya ke depan pasar Metro dibangun dengan dana APBD, bukan dari dana investor.
“harapan kami ke depan pasar Kota Metro dapat dibangun secara mandiri, yakni dengan dana APBD, bukan mengharapkan kucuran dana investor. Sehingga kesejahteraan warga masyarakat Kota Metro yang berpenghasilan dari pasar akan terjamin dan ekonomi warga akan lebih baik” ujar Ariyanto.
Sedangkan dari fraksi Demokrat, yang dibacakan oleh Meilinda Kurniampertanyakan kelanjutan dari Metro Mega Mall yang sampai saat ini masih belum terwujud seperti yang diharpkan.
Harapan lain juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, terkait optimalisasi produk UMKM warga Kota Metro karena akan mengurangi angka pengangguran dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Kemudian terkait retribusi parkir, fraksi PDI memandang harus ada transparansi. Terkait pariwisata, bertolak belakang dengan fraksi Gerindra, PDI Perjuangan justru mendukung partisipasi peran investor dalam pengelolaan pariwisata di Kota Metro.
Selanjutnya pemaparan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh Zas Dianur Wahid, lebih menyorot terkait pembangunan Metro Conference Centre (MCC) yang telah menyerap banyak anggaran, namun perancangan desain gedung dinilai kurang menarik. Fraksi PKS juga mendukung visi Kota Metro sebagai wisata keluarga, namun PKS mengharapkan peran pemerintah dalam membangun kawasan wisata keluarga agar tidak kontraproduktif dengan visinya, jangan sampai tempat wisata justru menjadi tempat maksiat karena kurangnya pemantauan dari aparat daerah atau dinas terkait.
Pendapat fraksi inipun dijawab oleh pemerintah kota metro, yang diwakili oleh Djohan selaku Wakil Walikota Metro.
“Angka pengangguran di Kota Metro mencapai angka 3649 orang, laki-laki 2746 dan jumlah wanita 903 orang. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri adalah 186 orang, yang tersebar di Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi dan Malaysia. Sedangkan terkait dengan jumlah jiwa atau penduduk Kota Metro adalah 166.118 jiwa, dengan yang telah terekam KTP sejumlah 119.169 jiwa” papar Djohan. (*)
Laporan Elly Agustina, Wartawan jejamo.com
