Advertorial: Paripurna DPRD Tentang Jawaban Walikota Metro Atas Pandangan Fraksi

0
14

Jejamo|Metro – DPRD Kota Metro kembali menggelar rapat paripurna, mendengarkan jawaban Walikota Metro Bambang Iman Santoso atas pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.

Wali Kota Metro H. Bambang Iman Santoso menyampaikan, penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian, saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi yang dinilainya sebagai bentuk evaluasi konstruktif yang sangat berharga dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Wali Kota menegaskan bahwa pandangan fraksi merupakan bentuk nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kota Metro yang lebih baik. Menurutnya, dukungan dan komitmen DPRD selama ini menjadi pendorong semangat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih optimal.

“Dalam hal infrastruktur jalan, Wali Kota mengakui adanya penurunan Indeks Kinerja Jalan Mantap dari 82 persen pada LKPJ 2023 menjadi 70,18 persen pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan status jalan serta penggunaan metodologi penghitungan yang lebih ketat dan terfokus hanya pada jalan berstatus jalan kota, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota tertanggal 1 Desember 2023.” Kata Bambang, Kamis 17/4/2025.

Total panjang jalan kota tercatat 387,307 kilometer, dengan 115,49 kilometer dalam kondisi tidak mantap. Selain itu, faktor usia jalan, volume lalu lintas, cuaca, dan keterbatasan anggaran juga menjadi penyebab penurunan kualitas. Pemerintah juga tengah menyusun kajian dan penetapan target peningkatan kemantapan jalan sebagai bagian dari penyusunan RPJMD 2025–2029.

Terkait isu sosial, angka kemiskinan Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 12.300 jiwa, menurun dari 7,28 persen pada tahun sebelumnya. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Lampung dan nanasional.

Pemerintah telah menjalankan strategi multidimensi mulai dari bantuan sosial terarah, peningkatan akses dan kompetensi tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka dinilai masih menjadi tantangan tersendiri. Wali Kota menjelaskan bahwa sejumlah faktor seperti dinamika pasar kerja, masuknya lulusan baru, terbatasnya lapangan kerja, serta minimnya sektor industri di Metro berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran. Pemerintah berkomitmen menjadikan hal ini sebagai catatan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan.(*)[Advertorial]