Jejamo.com, Bandar Lampung – Kerusuhan yang terjadi di kantor Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung diduga massa aksi HMI Cabang Bandar Lampung hendak masuk ke dalam kantor.
Berdasarkan informasi yang diterima Jejamo.com, kerusuhan dipicu saat massa tidak dapat bertemu dengan pimpinan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Sehingga membuat massa memaksa masuk.
Aksi saling dorong antara massa dan petugas terjadi hingga menyebabkan kaca depan kantor pecah dan office boy mengalami luka serta massa alami luka-luka.
Kapolsek Telukbetung Selatan Kompol Yana membenarkan, peristiwa kerusuhan yang terjadi di kantor Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, terletak di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu siang, sekitar pukul 14.30 WIB.
“Ya benar, tadi ada keributan antara massa pengunjuk rasa dengan pegawai Balai Besar Air,” ujarnya, Rabu, (20/2/2019).
Yana menduga kerusuhan dipicu adanya provokasi dari pihak keamanan (satpam) Sumber Daya Air Balai Besar yang mencoba mendorong massa masuk kedalam.
“Massa ini tidak terima dengan dorongan yang dilakukan pengamanan. Sehingga terjadi saling dorong mendorong,” paparnya.
Lanjut Yana, kemudian pengunjuk rasa mencoba untuk memukul secara beramai- ramai satpam yang berjaga tersebut.
“Kejadian itu mengakibatkan jatuh satu korban dari pihak pegawai kantor Balai Besar yang alami pecah pala dan langsung dilarikan ke rumah sakit serta kaca depan kantor juga pecah,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, terjadi kerusuhan di Kantor Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung, Rabu, (20/2/2019).
Kerusuhan tersebut terjadi antara Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung dengan petugas keamanan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). [Andi Apriyadi]