Jejamo.com, Bandar Lampung – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Bandar Lampung menggelar focus group discussion (FGD) dengan tema infrastruktur Bandar Lampung. FGD diharapkan mampu memberikan gagasan agar penataan infrastruktur di Bandar Lampung lebih baik.
Diskusi hari ini di aula kantor partai setempat dihadiri oleh empat narasumber dari berbagai latar belakang baik itu politisi, akademisi, dan aktivis.
Peneliti Pusat Studi Kota dan Daerah Universitas Bandar Lampung (UBL) IB Ilham Malik mengungkapkan, perlu melihat perbandingan antara kota, ataupun negara lain berkaitan dengan infrastruktur Bandar Lampung.
“Jika kita tak belajar kepada negara atau kota lain mengenai tata kelola wilayah, pada waktunya kita anggap banjir, kemacetan, adalah hal yang lumrah,” kata Ilham Malik.
Selaku narasumber Ilham Malih mencontohkan negara Jepang sebagai tatanan wilayah yang baik.
“Kota di Jepang sudah punya pabrik-pabrik yang komplet seperti jalur pribadi ada, jalur sepeda ada, dan bahkan kereta saja memiliki underpass,” terangnya
Jika kita tanya, lanjutnya, ya kan berbeda negara Indonesia dengan Jepang, selain itu untuk membuat itu semua membutuhkan biaya yang banyak.
“Untuk biaya kita bisa dapatkan dari mana saja. Contohnya saja underpass yang dibangun di Jalan Zainal Abidin Pagaralam, dana tersebut malahan bukan berasal dari pemerintah,” jelasnya.
Masih mencontoh negeri Sakura tersebut, dalam penggunaan kendaraan bermotor.
“Di Jepang harga kendaraan itu murah, uang Rp10 juta kita bisa dapatkan mobil selevel Honda CRV, tapi yang seken,” katanya diikut gelak tawa peserta diskusi.
Namun untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) mahal. Kata Ilham Malik, sebelum mendapatkan SIM, warga Jepang mesti sekolah terlebih dulu dengan mengeluarkan biaya setara Rp36 juta.
“Juga melakukan tes yang mengeluarkan biaya setara Rp400 ribu, itu belum tentu lulus,” ujarnya.
“Untuk melakukan pembangunan harus melakukan riset, seperti untuk pembangunan gedung sejak awal didesain bentuknya bakal seperti apa, dan dengan bentuk tersebut dapat dihuni untuk berapa orang,” jelasnya.
Prinsipnya, kata Ilham Malik, Kota Bandar Lampung bisa memiliki tatanan wilayah kota seperti yang dilakukan negara Jepang.
“Kita bisa melakukan itu, biang keroknya adalah kita tidak punya pemimpin yang punya pengetahuan, dan komitmen. Kebanyakan wali kota punya komitmen, tapi tak punya banyak pengetahuan,” tukasnya. [Nurmeiati Eka Ananta]