Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Polri-TNI dan BMKG serta dinas terkait menggelar rapat evaluasi pascatsunami dan rencana selanjutnya di Begadang Resto, Bandar Lampung, Sabtu, (29/12/2018).
Dalam rapat tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengharapkan semua pihak yang hadir dalam rapat dapat mewakili dan diwajibkan mengimbau masyarakat tentang tsunami dan dampaknya.
“Kemudian untuk relokasi sudah ditentukan oleh Pemda Lampung Selatan, lalu infrastuktur dibantu oleh Kementerian PUPR. Tadi telah sepakat apa yang disampaikan dalam rapat,” ujarnya.
Hamartoni meminta Polres Lampung Selatan melakukan pengamanan pengungsi, sedangkan pihak BNPB rencana melakukan pembersihan puing-puing.
Kemudian secara akademis BMKG telah menjelaskan tentang potensi tsunami di Selat Sunda kemungkinan terjadinya yang namanya megathrust atau aktivitas tumbukan lempeng di zona subduksi yang siapa pun tidak tahu kapan terjadinya dan erupsi Krakatau
Lanjut Hamartoni, Danlanal Lampung dalam posisi saat ini memberikan armada laut dalam skala besar.
“Jalur evakuasi sudah ditetapkan di masing-masing wilayah yang disampaikan Karo Ops Polda Lampung,” terangnya.
Masih kata Hamartoni, berikutnya masalah tsunami akan berdampak dan harus sikapi oleh semua pihak.
“Untuk jaringan komunikasi khususnya Telkomsel dan PLN agar dapat membantu dalam masalah bencana ini,” paparnya.
Sementara itu, ia menambahkan, di bidang kesehatan sudah ada 14 posko di wilayah terjadinya bencana dan 2 posko Bandar Lampung. Ia mengklaim stok obot-obatan dan tim medis dibantu termasuk rumah sakit keliling.
Ia pun meminta untuk armada PT Bukit Asam dan lainnya diharapkan butuh komitmennya secara konsisten untuk membantu mobilisasi ketika terjadi bencana dan masalah pengungsi.
“Pihak Pelindo juga kami harapkan dapat membantu ketika ada pengungsi yang di lakukan Danlanal yang kapal bersandar di Dermaga Pelabuhan panjang,” tandasnya. [Andi Apriyadi]