Jejamo.com, Lampung Barat – Berbicara tentang pelayanan sumberdaya energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lampung Barat, dapat dikatakan relatif masih rendah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan rapat Pembahasan percepatan perizinan lembaga penyalur bbm 1 (satu) harga yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin, Jumat (23/11).
“Dilihat dari perkembangan struktur ekonomi Lampung Barat menunjukan bahwa pertumbuhan hampir di semua sektor ekonomi mengalami peningkatan, terutama di sektor perhubungan, perdagangan, dan pertanian. Di mana dalam proses produksinya maupun pendistribusian hasilnya tidak terlepas dari dukungan pelayanan dan ketersediaan bbm tetapi pelayanan sumberdaya energi khususnya Bbm masih relatif rendah,” kata dia dalam rapat yang dilaksanakan di Meeting Room Hotel Marcopolo Bandar Lampung.
Melihat kondisi yang demikian, dapat dibayangkan apabila Lampung Barat mengalami kelangkaan BBM atau biaya yang kemudian meningkat melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.
Hal itu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani karena margin pendapatan yang semakin berkurang. Juga menyebabkan mundurnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Barat sebagai akibat tidak lancarnya arus distribusi dan proses produksi.
Selanjutnya, BBM satu harga merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jk yang termasuk dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desadalam kerangka negara kesatuan.
Menteri ESDM kemudian menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis bbm tertentu dan jenis bbm khusus penugasan secara nasional, yang diberlakukan sejak 1 januari 2017.
Terakhir, pihaknya berharap penyaluran bbm satu harga ini akan membawa dampak positif bagi perekonomia serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. [Sugiono]