Jejamo.com, Metro – Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menjadikan Metro sebagai kota pertama yang akan ODF (Open defecation free) atau terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Metro Ahmad Pairin pada saat menerima rombongan team Yayasan Konservasi Way Seputih dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada kegiatan audiensi di kantor Wali Kota Metro, Jumat (18/1).
Dalam pernyataan, Pairin menyampaikan bahwa ia bertekad seluruh rumah tangga dan masyarakat kota Metro harus memiliki fasilitas sanitasi yang sehat dan layak.
“Saya ingin Metro ODF dengan predikat 100% rumah tangga memiliki fasilitas jamban sehat, bukan lagi akses, tahun ini,” ungkap Pairin.
Data dari Smart STBM menunjukkan akses sanitasi di kota Metro telah mencapai 99%. Tinggal satu persen lagi untuk bisa mencapai target 100% universal akses sanitasi.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Leni Yulina dalam audiensi menyampaikan Metro bisa menjadi kota pertama yang ODF di tahun 2019. Mengingat angka akses sudah sangat tinggi.
“Satu persen lagi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat bila semua elemen bergerak dan saling sinergi, dan salah satu kecamatan di kota Metro juga telah dideklarasikan sebagai kecamatan STBM beberapa tahun lalu, yang langsung dihadiri Ibu Menteri Kesehatan,” tutur Leni.
Dinas Kesehatan Kota Metro menyebutkan bahwa rumah tangga di kota Metro yang belum memiliki fasilitas jamban sehat telah terdata secara by name by address.
Masih ada 674 rumah tangga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, dan masih dalam kategori BABS yang tersebar dibeberapa kecamatan maupun kelurahan.
“Berdasarkan data by name by address itu nanti, harus dipastikan kembali dan diklasifikasikan lagi, setelah itu akan dianggarkan untuk stimulan bagi rumah tangga yang tidak mampu agar segera memiliki fasilitas jamban sehat, pada saat Musrenbang yang akan dilaksanakan mulai Minggu depan saya akan hadir langsung ke setiap kelurahan dan saya akan tanya langsung berapa jumlah rumah tangga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat, ini juga sebagai bagian dari upaya pelayanan kepada publik,” Pairin menambahkan.
Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati dalam rilisnya mengatakan, upaya pembiayaan dalam mendukung terwujudnya 100% universal akses sanitasi bisa berasal dari peran para pihak seperti sektor swasta maupun BUMN melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibilities (CSR)
“Seperti Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus memanfaatkan dana CSR untuk membantu penyediaan sarana sanitasi bagi keluarga tidak mampu, serta melibatkan peran serta para pihak baik NGO, TNI Polri untuk mengawal pencapaian universal akses sanitasi,” ungkap Febri.
Febrilia juga menyampaikan bahwa bila suatu wilayah telah ODF bukan berarti persoalan selesai. Namun, harus ada strategi yang dibuat seperti adanya regulasi yang mengatur tentang POS ODF dan terus mengaktifkan kelembagaan kelompok STBM maupun Pokja AMP.
Tujuannya, agar bisa mengawal masyarakat untuk selalu konsisten berprilaku hidup sehat dan tidak kembali pada kebiasaan awal serta menjadikan STBM sebagai gerakan bersama. []