Jejamo.com, Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Dedi Afrizal menilai wacana dari Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, tentang pendidikan gratis untuk siswa kurang mampu tingkat SMA dan SMK se Provinsi Lampung, akan memberatkan alokasi anggaran yang sudah ada sebelumnya sebesar 20 persen.
Dedi Afrizal mengatakan bahwa untuk merealisasikan wacana pendidikan gratis tersebut tentunya harus mempertimbangkan dari sisi anggaran. Hal ini yang nantinya menjadi pekerjaan untuk DPRD khususnya Komisi V untuk menggodok Perda tersebut di APBD perubahan 2016 dan APBD murni di tahun 2017.
”Yah kita (DPRD) sangat mendukung, tapi proses pelaksanaannya harus mengkaji bagaimana keuangan yang ada,” kata Dedi, saat diwawancarai media, di ruang kerjanya, Kamis, 7/4/2016.
Ia menjelaskan, anggaran 20 persen APBD untuk pendidikan masih sangat kurang dan pihaknya berupaya agar pemerintah menaikkan presentasi anggaran untuk pendidikan.
”Ini kan masih sangat kurang. Apalagi untuk gratis dan saya belum tahu persis apakah anggaran itu sudah termasuk bantuan operasional sekolah atau belum,” tegasnya.
Dirinya melanjutkan, dalam merealisasikan wacana tersebut, seharusnya Pemprov Lampung sudah memiliki data-data sekolah yang akan digratiskan dan data siswa kurang mampu. “Untuk itu perlu ada bantuan dari Dinas Pendidikan agar mendata sekolah mana yang dapat diprioritaskan,” tandasnya. (*)
Laporan Arif Wiryatama, Wartawan Jejamo.com