Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih Febrilia Ekawati (berjilbab) dan Kordinator SNV Indonesia Iffah Rachmi. | Andi Apriyadi/Jejamo.com
Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung dinilai kurang peduli dengan isu sanitasi.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Lampung Febrilia Ekawati, saat konferensi pers di Cikwo Resto dan Coffe di Jalan Kimaja, Way Halim, Bandar Lampung, Rabu, (14/11).
“Data dari Dinas Kesehatan posisi Kota Bandar Lampung terkait sanitasi masih 91 persen. Jadi, masih ada sisa 9 persen warga Bandar Lampung masih berperilaku membuang air besar sembarangan,” ujar Febrilia.
Febrilia menjelaskan, jika dikalkulasi penduduk Kota Bandar Lampung 1,2 juta. Berarti 9 persennya sekitar ratusan ribu penduduk yang masih BAB sembarangan. Terutama di kawasan pesisir.
“Kemudian warga yang bermukim di bantaran sungai itu mayoritas BAB di sungai, itu bukan tidak adanya sarana sanitasi. Tapi juga bagian dari perilaku. Jadi, menurut saya perilaku yang turun menurun bahwa BAB di sungai dianggap nyaman,” jelasnya.
Dengan adanya perilaku BAB sembarangan, ia meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung harus peduli untuk menyelesaikan sanitasi di kawasan pesisir.
“Bandar Lampung ini sebagai ikon atau wajah kota Provinsi Lampung. Tapi dengan suasana lingkungan dan sanitasi buruk itu belum terselesaikan. Jadi pemerintah harus peduli lagi dengan sanitasi,” kata dia.
Menurutnya, Gubernur Lampung M Ridho Ricardo dan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menganggap isu sanitasi bukan isu yang seksi.
“Mungkin menurut mereka isu yang seksi adalah pembangunan bagus. Padahal, pembangunan bagus dimulai dari sanitasi,”
Masih kata dia, kemungkinan isu sanitasi akan seksi bila ada balita meninggal karena diare disebabkan air kotor akibat tercemar sanitasi buruk.
“Dengan adanya kondisi daerah yang buruk, bukan hanya diare tapi juga dapat menyebabkan stutanting dan dapat mencemarkan bau tidak sedap melalui udara,” ucapnya.
Dia berharap, Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Wali Kota Herman HN untuk melihat langsung kondisi sanitasi warga yang berada di sekitaran pesisir.
“Kalau karena keterbatasan lahan, kan masih banyak teknologi yang bisa di kembangkan misalnya bagaimana membuat sanitasi toilet apung yang sehat dan mudah diakses oleh warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kordinator SNV Indonesia, Iffah Rachmi mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengangkat isu sanitasi yang tidak seksi tapi dampaknya besar.
“Jadi mari kita bersama-sama dan menjadikan sanitasi tanggung jawab bersama. Karena ketika krisi sanitasi, bukan hanya kita, orang-orang di sekitar kita kena dampak karena sanitasi buruk,” tandasnya. [Andi Apriyadi]
