Jejamo.com, Bandar Lampung – Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyampaian LKPJ Wali Kota Bandarlampung tahun 2018 berjalan tertib dan lancar.
Sidang paripurna dilaksanakan di gedung DPRD kota Bandar Lampung, Jumat 3/5/2019.
Sidang tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi, Wali Kota Herman HN, dan beberapa anggota DPRD kota, serta jajaran Pemkot.
Pada rapat paripurna penyampaian LKPJ Wali Kota Bandar Lampung 2018, APBD Kota Bandar Lampung tahun 2018 mencapai sekitar Rp 2,593 triliun.
Selain pengesahan empat raperda, DPRD Bandarlampung juga menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran 2018.
Dalam sambutannya, Wali Kota Herman HN mengungkapkan enam target dan pencapaian kinerja prioritas pembangunan selama tahun 2018.
Pihaknya fokus pada pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Hal tersebut terealisasikan dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum berornamen siger, peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan underpass Unila, pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan.
Di bidang kesehatan, program kesehatan gratis, ambulance gratis 24 jam dan pembangunan klinik rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A Dadi Tjokrodipo. Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan pendidikan gratis untuk SMP dan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi.
Pemkot juga melakukan pembangunan di bidang investasi, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan.
Yakni dengan melakukan penyaluran kredit ekonomi kerakyatan, pengembangan destinasi wisata, dan pengembangan industri kecil.
Sementara untuk bidang sosial dan keagamaan, sebanyak 500 warga kurang mampu diberangkatkan ibadah suci umrah setiap tahunnya.
Kemudian pembangunan masjid berornamen Lampung, bantuan terhadap masjid, mushola dan pondok pesantren serta bantuan operasional terhadap guru ngaji, marbot, bantuan uang duka, bantuan uang peringatan hari besar Islam.
Pelaksanaan seluruh program tersebut telah dianggarkan dalam APBD 2018 Rp2,5 triliun. Realisasinya sebesar Rp2,1 triliun atau 83,37 persen.
“Untuk belanja daerah dianggarkan Rp2.616.396.466.730 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.190.205.773.408 atau mencapai 83,72 persen,” pungkas Herman. [Widyaningrum]