Jejamo.com, Tanggamus – Bupati Tanggamus Dewi Handajani melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Tanggamus. Pelantikan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Setdakab Tanggamus, Selasa, 28/9/2021.
Kelima pejabat yang dilantik adalah Sabaruddin sebagai Sekretaris DPRD Tanggamus, Herli Rakhman sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Gilas B. Kurniawan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Edi Narimo sebagai Kepala Diskominfo, dan Edison sebagai Kepala Dinas Perikanan.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 821.1/958/43/202/821.2 tentang pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan, pegawai negeri sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Tanggamus dan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-3254/KASS/9/2021 tanggal 22 September 2021, hal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Dewi Handajani dalam arahannya mengatakan bahwa mutasi adalah hal yang biasa bagi organisasi, bukan berati pejabat sebelumnya tidak baik. Mutasi juga sebagai langkah penyegaran.
“Setelah pelantikan ini segara lakukan konsolidasi dengan jajaran tingkat bawah dan selalu berkoordinasi dengan pejabat lama untuk menentukan mana yang harus diperbaiki atau ditambah sehingga betul-betul mendukung visi misi kepala daerah termasuk juga capaian 55 Aksi Desa Asik yang menjadi pertanggungjawaban saya juga di masyarakat,” kata Dewi.
Dia juga menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat menjaga amanah dari Allah subhanahu wa ta’ala dan juga kepercayaan dari pimpinan, sebab amanah yang diberikan kelak nanti akan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan juga masyarakat.
“Saya akan lihat bagaimana terobosan dan inovasi dari pejabat yang baru dilantik. Saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19 tentu ada banyak tantangan di mana anggaran terbatas. Maka dari itulah harus dapat menentukan mama skala prioritas dan mana yang bukan, lalu bagaimana caranya kepala OPD melihat peluang program baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung,” tutupnya.(*)
