Jejamo.com, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten yang diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) pada acara grand launching atau peluncuran dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah di Yogyakarta, Jumat, 21/10/2022.
Acara yang digelar di Balai Senat Universitas Gadjah Mada itu dihadiri Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan Aryan Saruhian.
Dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, terdapat 11 provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diundang pada acara tersebut dan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap 2.
Kabupaten dan kota yang diundang pada peluncuran dan talkshow tersebut yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama, Kota Pariaman, dan Kota Surabaya.
Laporan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto melaporkan grand launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kementerian PAN RB.
Selain itu, mengekspos contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1 dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.
Pada acara tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kemenpan RB telah menetapkan empat fokus birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas presiden.
“Sebagai komitmen menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat Kemenpan RB menggagas reformasi birokrasi tematik,” jelasnya.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menerangkan, reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden.
Sementara, Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia dalam sambutannya berharap, terselenggaranya acara tersebut dapat menjadi forum diseminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
“Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama di Indonesia dan visi kebijakan serta tata kelola kelembagaan birokrasi bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang secara ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan,” tuturnya sepeti dilansir dari situs resmi Pemkab Lampung Selatan.(*)
