Jejamo.com, Pringsewu – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Lampung bersama anggota DPD RI Dapil Lampung Abdul Hakim melakukan pengawasan pbantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Pekon Patoman, Pringsewu, Rabu (20/5).
Kehadiran mereka disambut oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Dinas PMD Pringsewu Tri Haryono dan Kepala Pekon Patoman Sudiono.
Kepala BPKP Kisyadi mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa penerima BLT DD adalah masyarakat yang belum pernah menerima bantuan pemerintah sebelumnya.
“Ini agar tidak tumpang tindih dan penerima tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu rombongan mengunjungi beberapa rumah yang sudah didata sebagai penerima BLT DD.
Salah seorang warga mengaku dirinya sudah didata oleh pihak desa tapi belum mendapatkan BLT DD.
Ia sangat berharap bantuan segera turun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Untuk Patoman memang baru 15 yang sudah cair dari 184 warga penerima BLT, sisanya masih dalam proses pembuatan buku tabungan dan kartu ATM di cabang BRI, segera kami kordinasikan ke pihak BRI,” ungkap Tri Haryono.
Abdul Hakim yang menjalani masa reses ini ikut berpesan agar proses pencairan BLT DD bisa dipercepat.
“Ini juga sesuai instruksi Kemendes No. 1 Tahun 2020 agar pencairan dilakukan sebelum 24 Mei 2020, kasihan masyarakat yang sangat membutuhkan, apalagi menjelang hari raya seperti ini,” kata Abdul Hakim dalam rilisnya hari ini.
Dirinya juga berharap agar jangan sampai tumpang tindih data dan dobel bantuan, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial. []