Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota DPD/MPR RI Abdul Hakim berdialog dan serap aspirasi bersama seratusan da’i dan tokoh masyarakat yang digelar oleh Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Provinsi Lampung di Aula Ragom Sejahetera, Bandar Lampung, Minggu (15/12/2019).
Ketua HDMI Lampung Muhammad Suhada menyambut baik kehadiran senator Lampung tersebut.
“Terima kasih atas kehadiran Ustaz Abdul Hakim, saya berharap kita terus bisa bersinergi dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat, semoga ustaz selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujarnya.
Abdul Hakim menjelaskan kepada peserta bahwa tugasnya sebagai anggota DPD RI adalah mendengar aspirasi masyarakat di dapilnya untuk kemudian ditindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait.
“ Dalam masa reses ini saya ditugaskan untuk dialog dan serap aspirasi masyarakat. Fokus saya selaku anggota Komite IV adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang UMKM. Dan secara umum mendengarkan berbagai isu di masyarakat yang perlu dibawa ke pusat,” ujarnya.
Abdul Hakim berharap HDMI bisa mengambil peran-peran kontribusi positif di masyarakat. Bukan hanya dari sisi keagamaan, melainkan dari semua sisi terutama yang berkaitan dengan pemuda.
“Sebab, masa depan bangsa ini ada di tangan pemuda,” tambahnya memberikan nasihat kepada HDMI. Demikian rilis yang diterima jejamo.com.
Peserta pun terlihat antusias untuk menyampaikan aspirasinya kepada senator Lampung tersebut.
Seperti yang diungkapkan Bowo, dari masalah dana desa yang belum proporsional, BPJS yang memberatkan, hingga akses modal syariah yang masih sulit didapat.
“Mohon dibantu advokasinya, masyarakat banyak yang membutuhkan modal usaha syariah, tapi bingung mau kemana, kalo gak salah hanya BRI yang menyalurkan KUR Syariah, ini belum memadai, karena pelaku UMKM banyak sekali,” kata dia.
Peserta yang lain juga ikut menambahkan.
“Mohon disampaikan ke pusat agar tidak menaikkan iuran BPJS karena ini memberatkan,” kata Abdullah.
Abdul Hakim mencatat semua aspirasi yang disampaikan dan meresponnya dengan positif.
“Terima kasih, semuanya sudah tercatatat, kewenangan DPD RI ini terbatas tidak seperti DPR RI yang ikut pembahasan bersama pemerintah. Ini akan didorong juga ke DPR, kita juga perlu sinergi dengan DPRD Provinsi dan kota/kabupaten agar masalah-masalah yang muncul di masyarakat bisa diadvokasi dan ditemukan solusinya.” jelas senator Lampung tersebut. []